Tugas sofskill

Nama : yopi atul improh atik
kelas: 2ea06
npm : 11208317

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. Pengertian Politik Strategi dan Polstranas
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu
Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri
sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.
Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti
yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti
politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan
penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha
untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan
negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik
(Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip,
keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita
kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita
gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.
b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya
suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita
kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah
adanya :
- proses pertimbangan
- menjamin terlaksananya suatu usaha
- pencapaian cita-cita/keinginan
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu
mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan :
2
a. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan
organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah
yang berdaulat.
b. Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai
dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam
kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan,
bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan
bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
c. Pengambilan keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana
umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik
dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam
pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil
keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.
d. Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh
seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan
cara mencapai tujuan itu.
e. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values)
dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan
penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan
bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara
mengikat
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang
artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang
biasanya digunakan dalam peperangan.
3
Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah
kelanjutan dari politik
Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata
strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang
panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara
luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.
Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan
pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan
tujuan nasional.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan
oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk
melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang.
B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu
memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem
manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan
pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai
kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional,
karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional
dan konsep strategi bangsa Indonesia.
C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama
ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan
bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur
4
dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembagalembaga
tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.
Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat
disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok
kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure
group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat
bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat
suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden
bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden
secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden
dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan
pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang
disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan
pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi
dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam
menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan
selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional
mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada
infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh
rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional,
penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah
pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan
mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran
yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi
nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik
Indonesia adalah sebagai berikut ;
5
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara
nasional dan mencakup penentuan undang-undang
dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik
bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional
berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Kebijakan tingkat puncak dilakukanb oleh MPR.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan
kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai
15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak
termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara.
Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan
oleh kepala negata dapat berupa dekrit, peraturan atau
piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan
puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi
mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai
idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama
pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan
umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan
prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan
khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan
tingkat diatasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor
dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk
mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah
a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan
pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur
6
dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di
daerahnya masing-masing.
b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan
pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan
tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I
atau II.
Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan
gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah
tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang
disebut Gubernur/KepalaDaerah tingkat I, Bupati/Kepala
Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II
E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan
oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang
perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus
berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alania ke-4.
Politik dan Strategi Nasional dalam aturan
ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN
yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya
penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung
pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan
visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka
menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam
menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.
7
1. Makna pembangunan nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha yang
dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan
nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga
merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat
lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang.
Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang
seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.
2. Manajemen nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu
sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem
manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem,
pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral.
Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan
(identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan
terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat
menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi
perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum
maupun pembangunan.
Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan
perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai
daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi
mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi
dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan
(policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian
8
hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.
Disini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem
sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur,
proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.
Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen
nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :
a. Negara
Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak
dan kepemilikan, pengaturan dan pelayanan dalam
mewujudkan cita-cita bangsa.
b. Bangsa Indonesia
Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan
sistem nilai dan arah/haluan negara yang digunakan sebagai
landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi
negara.
c. Pemerintah
Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan
pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan
serta pertumbuhan negara.
d. Masyarakat
Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan
sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai
hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
F. Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan
baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah
(Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004
bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan
pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang
paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran
9
kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep
otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan
acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat
daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan
pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu
memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong
prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses
pemerintahan dan pembangunan.
Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsifungsi
seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan
terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara
proporsional sehingga saling menunjang.
Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip
otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali
urusan pemerintah pusat yakni :
a. politik luar negeri,
b. pertahanan dan keamanan,
c. moneter/fiskal,
d. peradilan (yustisi),
e. agama.
Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma,
standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi
dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
Pemerintah provinsi berwenang mengatur dan mengurus
urusan-urusan pemerintahan dengan eksternal regional, dan
kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan
pemerintahan dengan eksternalitas lokal.
10
Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen)
disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan
Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan
UU. Tampak nuansa dan rasa adanya hierarki dalam kalimat
tersebut. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah diakomodasi dalam bentuk urusan pemerintahan
menyangkut pengaturan terhadap regional yang menjadi
wilayah tugasnya.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan,
pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan
dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 mencoba mengembalikan
hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat
kemitraan. Sebelum ini kewenangan DPRD sangat besar, baik
ketika memilih kepala daerah, maupun laporan
pertanggungjawaban (LPJ) tahunan kepala daerah.
Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit
dikontrol. Sedangkan sekarang, kewenangan DPRD banyak
yang dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung
oleh rakyat, DPRD yang hanya memperoleh laporan keterangan
pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme evaluasi
gubernur terhadap rancangan Perda APBD agar sesuai
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga
11
pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara
pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan
kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan
DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat
kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai
dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga
itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling
mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu
sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara
langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan
baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD
dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif
dalam jumlah tertentu.
Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten,
dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara
pemilihan kepala daerah. Agar penyelengaraan pemilihan dapat
berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia
pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota
dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan berita
acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD
untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna
mendapatkan pengesahan.
12
Dalam UU No 32 Tahun2004 terlihat adanya semangat
untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, pelibatan publik
(masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami
peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala
daerah (Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah
bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No. 22 Tahun 1999
dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan
yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Sekilas UU No. 32 tahun 2004 masih menyisakan banyak
kelemahan, tapi harus diakui pula banyak peluang dari UU
tersebut untuk menciptakan good governance (pemerintahan
yang baik).
H. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang
hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan
masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan
hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya
negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan
terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama
dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya
dengan reformasi melalui program legalisasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin
kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi
hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang–
undang.
13
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat
penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik
Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan
prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang
efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari
pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang–undangan yang
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era
perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah,
murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme
dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan
kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta
meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan
hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10.Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum
ditangani secara tuntas.
Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip
persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas
hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama
dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak
konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan
14
berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan
masyarakat.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh
hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui
regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan
secara transparan dan diatur undang–undang.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas
kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi
fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan
mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program
pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan
kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan
dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan
undang–undang.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global
sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan
kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai
negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk
unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti
luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta
industri kecil dan kerajinan rakyat.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara
terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku
bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah
yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok
terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan
fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta
memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah,
dan cepat.
7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan
prinsip transparasi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas,
untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi
ketergantungan dana dari luar negeri.
15
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan,
efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang–
undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi
oleh lembaga independen.
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri
pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang
dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.
Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur
dengan undang–undang.
10.Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan
investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global
dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap
kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan
seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama
berbasis keunggulan sumber daya manusia dengan
menghapus segala bentuk perlakuan dikriminatif dan
hambatan.
11.Memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi
agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan
menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha
yang seluas–luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan
secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari
persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan,
informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi
berusaha.
12.Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien,
transparan, profesional terutama yang usahanya berkaitan
dengan kepentingan umum yang bergerak dalam
penyediaan fasilitas publik, indutri pertahanan dan
keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kerja kegiatan
usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan
koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara ditetapkan dengan undang–undang.
16
13.Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk
keterkaitan usaha untuk yang saling menunjang dan
menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha
Milik Negara, serta antar usaha besar dan kecil dalam
rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
14.Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis
pada keragaman budaya bahan pangan, kelembagaan dan
budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan
dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada
tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan
peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta
peningkatan produksi yang diatur dengan undang–undang.
15.Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi
dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan
dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur
dengan undang–undang.
16.Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan
pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil,
transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak–hak
rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat,
serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan
seimbang.
17.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi,
energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong
pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat
dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian
wilayah pedalaman dan terpencil.
18.Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan
terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan
kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan,
penjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan
berserikat.
17
19.Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga
kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi,
perlindungan dan pembelaan tenaga yang dikelola secara
terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
20.Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri
dalam dunia usaha, terutama uasaha kecil, menengah dan
koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang
berbasis sumber daya local.
21.Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat
proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan
mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis
ekonomi.
22.Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna
membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil,
menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju
inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan
suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya
likuiditas sesuai dengan kebutuhan.
23.Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan
disiplin anggaran, pengurangan susidi dan pinjaman luar
negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak
progresif yang adil dan jujur , serta penghematan
pengeluaran.
24.Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan
restrukturisasi utang swasta secara transparan agar
perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat,
terpercaya, adil,dan efisien dalam melayani masyarakat dan
kegiatan perekonomian.
25.Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset
yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan,
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas
secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan
18
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan aset negara
diatur dengan undang–undang.
26.Melakukan renegoisasi dan mempercepat restrukturisasi
utang luar negeri bersama–sama dengan Dana Moneter
Internasional, Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasional
lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan
kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaanya
dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat.
27.Melakukan secara proaktif negoisasi dan kerja sama
ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka
meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor
industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik
investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa
merugikan pengusaha nasional.
28.Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah terutama yang usahanya tidak berkaitan dengan
kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar
modal.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada
kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–
masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional
yang diatur dengan undang–undang.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan
dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan
tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan
persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat
Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan
lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan
19
menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang
mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan
rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan
kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik,
serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu
yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai
peraturan perundang–undangan dibidang politik.
5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta
mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap
kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan
efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi
kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya
masyarakat dalam kehidupan bernegara.
6. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan
komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan
budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman
aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak
asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7. Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan
anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
8. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas
dengan partisipasi rakyat seluas–luasnya atas dasar prinsip
demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan
beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara
independen dan nonpartisan selambat–lambatnya pada
tahun 2004.
9. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and
character building) menuju bangsa dan masyarakat
20
Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis,
dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
10.Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia
dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan
mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam
bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam
merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui
lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara.
a. Politik luar negeri
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas
aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional,
menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–bangsa,
menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta
meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama
internasional bagi kesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional
yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak
harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri
maupun melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang
untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan
terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta
memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan
nasional.
4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat
pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui
kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam
rangka stabilitas, kerjasama, dan pembangunan kawasan.
21
5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang
untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam
menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara–negara
sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam
upaya melaksanakan ekstradisi bagian bagi penyelesaian
perkara pidana.
7. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan
negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama
kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan
dan kesejahteraan.
b. Penyelenggara negara
1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat–
beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan
fungsional serta pengawasan masyarakat dengan
mengembangkan etik dan moral.
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki
kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan
sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip
memberikan penghargaan dan sanksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan
pejabat pemerintahan sebelum dan sesudah memangku
jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak
asasi manusia.
4. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam
melayani masyarakat dan akuntanbilitasnya dalam
mengelola kekayaan negara secara transparan bersih, dan
bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari
22
korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggung jawab profesional,
produktif dan efisien.
6. Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan
menghargai hak–hak politiknya.
c. Komunikasi, informasi, dan media massa
1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media
massa modern dan media tradisional untuk mempercerdas
kehidupan bangsa memperkukuh persatuan dan kesatuan,
membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan
keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang
melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam
menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan
peningkatan kualitas dan kesejahteran insan pers agar
profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers,
supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
4. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antar pusat
dan daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam
rangka mendukung pembangunan nasional serta
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana penerapan khususnya di luar negeri dalam
rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum
internasional.
d. Agama
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai
landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan
negara serta mengupayakan agar segala peraturan
perundang–undangan tidak bertentangan dengan moral
agama.
23
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui
penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih
terpadu dan integral sehingga sistem pendidikan nasional
dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar
umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis
dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan
melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan
pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis
untuk tingkat Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam
menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas
pelaksanaan ibadah haji, dan pengelolaan zakat dengan
memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga–lembaga
keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang
terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh
jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat
kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e. Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat
Indonesia menuju terciptanya nilai–nilai universal termasuk
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka
mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat
dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, sehingga
mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas
perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan
kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan
nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
24
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya
dalam rangka memilah–milah nilai budaya yang kondusif dan
serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa
di masa depan.
4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian
untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi
kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap
mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta
memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak
cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat
sebagai media massa kreatif yang memuat keberagaman
jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta
kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif
dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
6. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan
tradisional serta menggalakan dan memberdayakan sentra–
sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya
kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif sehingga
menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
7. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia
sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional
dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten
sehingga dapat menjadikan wahana persahabatan antar
bangsa.
8. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang
utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris
dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis,
sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak
merusak lingkungan.
Kedudukan dan Peranan Perempuan.
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan
25
nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi
perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan
dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum
perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha
pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga
dan masyarakat.
Pemuda dan Olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas
manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan
kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini
melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga
prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif
melalui lembaga–lembaga pendidikan sebagai pusat
pembinaan di bawah koordinasi masing–masing organisasi
olahraga termasuk organisasi penyandang cacat bersamasama
dengan masyarakat demi tercapainya sasaran yang
membanggakan di tingkat internasional.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda
dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan
minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan
mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka
sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin
bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi
rakyat.
4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di
kalangan generasi yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya distruktif
terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat–obat
terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan
26
pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat
akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
Pembangunan Daerah.
1. Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut
:
a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan
bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan
masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga
swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi
daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah
kota dan desa.
c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang
efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan
potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan
ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi
pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan
pelaksanaan ekonomi daerah.
d. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan
melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem
agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat,
pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan
pemanfaatan sumber daya alam.
e. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan
daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan
dan investasi serta pengelolaan sumber daya.
f. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna
27
memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab.
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah
sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui
penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
h. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama
di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan
wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada
prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Secara khusus pengembangan otonomi daerah di dalam
wadah negara Kesatuan Republik Indonedia, adalah untuk
menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di
daerah yang memerlukan penanganan secara khusus dan
bersungguh–sungguh, maka perlu ditempuh langkah–
langkah sebagai berikut :
a. Daerah Istimewa Aceh
- Mempertahankan integritas bangsa dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menghragai kesetaraan dan keragaman kehidupan
sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan
Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi
khusus yang diatur dengan undang–undang.
- Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan
bermartabat dengan melakukan pengusutan dan
pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi
manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi
Militer maupun paska pemberlakuan Daerah Operasi
Militer.
b. Irian Jaya
- Mempertahankan integritas bangsa dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan
sosial budaya masyarakat Irian Jaya, melalui
28
penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan
undang–undang.
- Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia
di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan
bermartabat.
c. Maluku.
Menugaskan Pemerintah untuk segera melaksanakan
penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan
secara adil, nyata dan menyeluruh serta mendorong
masyarakat yang bertikai agar pro-aktif melakukan
rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan
integritas nasional.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya
dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi,
dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan
teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan
pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap
terjaga, yang diatur dengan undang–undang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar–
besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan
kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi
dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang
pengusahaannya diatur dengan undang–undang.
5. Menerapkan indikator–indikator yang memungkinkan
pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan
29
sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah
kerusakan yang tidak dapat balik.
Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru
secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan
reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap
ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya
dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan
rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat
dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung
komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan
negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara
melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta
mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional
Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama
serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan
negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana,
prasarana, dan anggaran yang memadai.
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral
bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara
stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi
dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara
Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan
meningkatkan keprofesionalannya, sebagi alat negara
30
penegak hukum, pangayom dan pelindung masyarakat
selaras dengan perluasan otonomi daerah.
31
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid, Priyatna, 1983, Orbit Geostationer Sebagai
Wilayah Kepentingan Nasional Guna
Kelangsungan Hidup Indonesia, Lemhanas,
Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Kusnardi, Moh. SH dan Harmaily Ibrahim, SH.,1980, Pengantar
Hukum Tatanegara Indonesia, CV. Sinar Bakti,
Jakarta.
Kranenburg, Prof.Mr. 1957, Ilmu Negara Umum, diterjemahkan
oleh Mr.TK. B. Sabaroedin, Cetakan ke dua, JB.
Wolters, Jakarta.
Lemhanas, 1992, Kewiraan Untuk Mahasiswa, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Lemhanas, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.
Pustaka Setia, 2000, GBHN 1999-2004, Cetakan ke dua,
Bandung.
Sanit, Arbi, 1998, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Sekretariat Jendral MPR, 2004, Undang-Undang Dasar 1945
dengan Amandemen, Jakarta.
Soehino, SH., 1980, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta.
Soemarwoto, Otto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu
Lingkungan Global, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Sinar Grafika, 1999, Tiga Undang-undang Politik 1999, Sinar
Grafika, Jakarta.
Sinar Grafika, 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah, Sinar
Grafika, Jakarta.
32
ST. Munadjat Dasaputro, 1978, Wawasan Nusantara (dalam
ilmu politik dan hukum), Buku I, Alumni, Bandung.
ST. Munadjat Dasaputro, 1980, Wawasan Nusantara (dalam
Implementasi & Implikasi hukumnya), Buku II,
Alumni, Bandung.
ST. Munadjat Dasaputro, 1982, Wawasan Nusantara (dalam
hukum laut internasional), Buku III dan IV, Alumni,
Bandung.
ST. Munadjat Dasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam
gejolak teknologi dan konstitusi laut & samudra),
Buku V, Alumni, Bandung.
ST. Munadjat Dasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam
azas dan filsafat serta metodologi), Buku VI,
Alumni, Bandung.
ST. Munadjat Dasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam
strategi pembangunan dan Ketahanan Nasional
untuk menyongsong Konvensi hukum laut baru),
Buku VII, Alumni, Bandung.
Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Hankamneg RI.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan UU No.
20/1982.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah.
Wahyono, Padmo, Prof. SH.,1980, Negara Republik Indonesia,
Academica, Jakarta.
Geografi – Wikipedia Indonesia. hhtp: //www. Wikipedia.org.id.
Otonomi Daerah Masa Kini, Antonny Mecca,suplemen
Teropong http://www.pikiran rakyat. com.
Zona Pesisir dan Zona Laut., http: //www. e-dukasi. net.
33
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 43/DIKTI/Kep/2006
TENTANG
RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Menimbang: a. Bahwa Undang-undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum
Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan: dan Bahasa.
b. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen rnenetapkan lulusan program Magister untuk
mengajar program Diploma dan Sarjana,
c. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 19
Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan rnenetapkan
kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat
mata kuliah pendidikan agama pendidikan
kewarganegaraan. Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris,
dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program
Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah yang
bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah
Statistika. dan/atau Matematika.
34
d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasionai
Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang, Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan
Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompok program studi;
e. Perubahan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan
sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen,
standar nasional pendidikan, dan kurikulum pendidikan tinggi
perlu direspon secara operasional agar dapat
diimplementasikan untuk memenuhi tuntutan kualitas yang
telah ditetapkan;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.b, c, d, dan e perlu menetapkan rambu-rambu
pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi.
Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4586):
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 85/M Tahun 1999: dan
35
b. Nomor 102 Tahun 2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:
a. Nomor 184IU12001;
b. Nomor 232/U/2000; dan
c. Nomor 045/U/2002.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
MEMUTUSKAN
Menetapkan: RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI.
Pasal 1
Visi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Visi kelompok MPK di perguruan tinggi rnempakan sumber nilai dan pedoman
dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna
mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia
Indonesia seutuhnva
Pasal 2
Misi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan
kepribadiannva agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang
hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa
tanggungjawab.
Pasal 3
Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
36
(1) Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa
meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan
kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis:
bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan
bersikap demokratis yang berkeadaban.
(2) Kompetensi dasar untuk masing-masing matakuliah dirumuskan sebagai
berikut:
a. Pendidikan Agama
Menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki
etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
kehidupan.
b. Pendidikan Kewarganegaraan
Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara
yang memiliki daya saing: berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam
membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
Pancasila.
c. Bahasa Indonesia
Menjadi ilmuwan dan profesionai yang memiliki pengetahuan dan
sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan
bahasa nasional dan mampu menggunakannya secara baik dan
benar untuk mengungkapkan pemahaman rasa kebangsaan dan
cinta tanah air, dan untuk berbagai keperluan dalam bidang ilmu.
teknologi dan seni, serta profesinva masing-masing.
Pasal4
37
Substansi Kajian Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
(1) Pendidikan Agama
a. Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan.
-Keimanan dan ketaqwaan
-Filsafat ketuhanan (Teologi).
b. Manusia
-Hakikat manusia
-Martabat manusia
-Tanggungjawab manusia
c. Hukum
-Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan
-Fungsi profetik agama dalam hukum
d. Moral
-Agama sebagai sumber moral
-Akhlak mulia dalam kehidupan
e. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
-Iman, ipteks dan ama! sebagai kesatuan.
-Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu.
-Tanggungjawab ilmuwan dan seniman
f. Kerukunan antar umat beragama
-Agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua
38
-Kebersamaan dalam pluralitas beragama.
g. Masyarakat
-Masyarakat beradab dan sejahtera
-Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan
sejahtera
-Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.
h. Budaya
-Budaya akademik
-Etos kerja, sikap terbuka dan adil
i. Politik
-Kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik
-Peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa
(2) Pendidikan Kewarganegaraan
a. Filsafat Pancasila
-Pancasila sebagai sistem filsafat
-Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
b. Identitas Nasional
-Karakteristik idenritas nasional
-Proses berbangsa dan bernegara
c. Politik dan Strategi
39
-Sistem Konstitusi
-Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
d. Demokrasi Indonesia
-Konsep dan prinsip demokrasi
-Demokrasi dan pendidikan demokrasi
e. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law
-Hak asasi nianusia (HAM)
-Rule of Law
f. Hak dan Kewajiban Warga Negara
-Warga negara Indonesia
-Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
g. Geopolitik Indonesia
-Wilayah sebagai ruang hidup
-Otonomi daerah
h. Geostrategi Indonesia
-Konsep Asia Gatra
-Indonesia dan perdamaian dunia
(3) Substansi kajian untuk Bahasa Indonesia mencakup butir-butir berikut:
a. Matakuliah bahasa Indonesia sebagai MPK menekankan keterampilan
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa
nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan
40
mengembangkan ilmu pengetahuan. teknologi. dan seni sebagai
perwujudan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia
b. Substansi kajian yang disebut pada butir (c) di bawah ini hendaknya
dipadukan ke dalam kegiatan penggunaan bahasa Indonesia melalui
keterampilan berbahasa menyimak, berbicara, membaca. dan
menulis dengan ketrampilan menulis akademik sebagai fokus.
c. Substansi Kajian Matakuliah Bahasa Indonesia difokuskan pada
menulis akademik. Secara umum struktur kajian terdiri atas:
Kedudukan Bahasa Indonesia: (a) sejarah bahasa Indonesia (b)
bahasa negara. (c) bahasa persatuan, (d) bahasa ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, dan (e) fungsi dan peran bahasa Indonesia
dalam pembangunan bangsa. Menulis: (a) makalah, (b)
rangkurnan/ringkasan buku atau bab, dan (d) resensi buku
Membaca untuk menulis: (a) membaca tulisan/artikel ilmiah, (b)
membaca tulisan populer, dan (c) mengakses informasi melalui
internet. Berbicara untuk keperluan akademik: (a) presentasi, (b)
berseminar dan (c) berpidato dalam situasi formal.
Pasal 5
Metodologi Pembelajaran Kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian
(1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif
menyenangkan, rnenantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktifserta mernberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. kreativitas dan
kemandirian dengan menempatkan Mahasiswa sebagai subyek
pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota
keluarga, masyarakat dan warga negara.
(2) Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik,
yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif. deduktif, dan
reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman
41
tentang kebenaran substansi dasar kajian berkarya nyata. dan untuk
menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.
(3) Bentuk aktivitas proses pembelajaran: kuliah tatap rnuka ceramah, dialog
(diskusi) interaktif, studi kasus. penugasan mandiri. tugas baca
seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler.
(4) Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan
kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam
masyarakat global,
Pasal 6
Status dan Beban Studi Kelompok MPK
(1) MPK wajib dimasukkan ke dalam Kurikulum Inti setiap program studi .
(2) Beban studi untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) sks
(satuan kredit semester),
Pasal 7
Penilaian Basil Belajar dalam Kelompok MPK
(1)Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang
diperoleh melalui penugasan individual atau berkelompok, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, penilaian-diri (self-assessment), penilaiansejawat
(peer-assessment), dan observasi kinerja mahasiswa melaiui
tampilan lisan atau tertulis.
(2)Kriteria penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen
pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Evaluasi Akademik yang
berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.
(3)Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal
perkuliahan.
42
Pasal 8
Kodefikasi dan Sebaran
(1) Kelompok MPK memiliki identitas yang ditandai oleh kode huruf MPK yang
diikuti dengan kode angka, yang menunjukkan kelompok matakuliah dan
kompleksitasnya,
(2) Penempatan MPK dalam struktur kurikulum diserahkan pada mekanisme
pengembangan kurikulum perguruan tinggi masing-masing dengan
memperhatikan gradasi materi perkuliahan,
Pasal 9
Deskripsi dan Silabus
(1) Kelompok MPK hendaknva memiliki deskripsi dan silabus matakuliah
sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.
(2) Deskripsi matakuliah merupakan uraian singkat mengenai matakuliah,
bersifat relatif permanen, dan menjadi pedoman bagi dosen untuk
dikembangkan lebih lanjut menjadi Silabus dan Satuan Acara
Pembelajaran (SAP).
(3) Silabus matakuliah merupakan uraian yang lebih rinci daripada deskripsi,
yang memuat identitas matakuliah, tujuan matakuliah, uraian materi.
pendekatan pembelajaran, media, evaluasi hasil belajar, dan referensi
yang digunakan.
(4) Silabus matakuliah disusun menurut mekanisme penyusunan yang
berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.
Pasal 10
Persyaratan Kualifikasi Dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian
(1) Pendidikan Agama
43
a. Dosen berijazah Magister (S2) di bidang agama.
b. Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat
diangkat dosen yang berijazah Sarjana (Si) di bidang agama, yang
dinilai memiiliki kompetensi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
c. Cendekiawan agama yang memiliki kompetensi sebagai dosen
atau seseorang yang direkomendasi oleh lembaga pendidikan
keagamaan dan/atau lembaga keagamaan.
(2) Pendidikan Kewarganegaraan
a. Dosen berijazah Magister (S2) Ketahanan Nasional dan Magister (S2)
Pendidikan llmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial Budaya, Filsafat. dan Hukum
yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan,
b. Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat
diangkat dosen yang minimal berijazah Sarjana (SI) di bidang
Pendidikan Ilmu-ilmu Sosia, Budaya, Filsafat, Hukum dan Sarjana
bidang lain yang memiliki wawasan PKn secara rnemadai dan
mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan atau
lulusan Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau
Sarjana (SI) dengan latar belakang akademik. pengalaman kerja, dan
integritas pribadi sebagai dosen yang dinilai mimiliki kompetensi oleh
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(3) Bahasa Indonesia
a. Dosen berijazah Magister (S2) dalam bidang Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan memiliki
kompetensi sebagai Dosen
b. Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister dapat diangkat
Sarjana (S1) dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia
dan/atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dinilai
memiliki kompetensi sebagai dosen oleh Perguruan Tinggi yang
bersangkutan.
44
c. Budayawan dan/atau cendekiawan bangsa Indonesia yang menguasai
bahasa dan tata bahasa Indonesia, yang diakui memiliki kompetensi
sebagai dosen oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 11
Fasilitas Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian
(1) Pendidikan Agama
a. Perguruan tinggi mengupayakan terwujudnya suasana lingkungan
kampus yang kondusif dan tersedianya fasilitas yang mampu
menumbuhkan interaksi akademik lintas agama yang religius untuk
seluruh sivitas akademika.
b. Sarana fisik yang diperiukan antara lain berupa perpustakaan dengan
literatur berbagai agama dalam judul dan jumlah yang memadai serta
ruang serbaguna untuk kegiatan akademik secara kelompok dan/atau
bersama.
c. Sarana non-fisik yang diperlukan berupa adanya peraturan yang
mengantar sistem interaksi akademik yang religius.
(2) P endidikan Kewarganegaraan
a. Memenuhi syarat minimal kelengkapan instruksional yang menunjang
implementasi kurikulum berbasis kompetensi
b. Sarana fisik yang dibutuhkan seperti perpustakaan dan
laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan serta ruang
serbaguna untuk berbagai kegiatan akademik bersama.
(3) Bahasa Indonesia
a. Memenuhi persyaratan minimal kelengkapan pembelajaran dan
kegiatan akademik lainnya yang menunjang implementasi kurikulum
berbasis kompetensi.
45
b. Sarana fisik yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran bahasa dan
kegiatan akademik lainnya seperti perpustakaan, laboratorium bahasa
serta ruang serbaguna yang sesuai dengan kebutuhan kerja kelompok
dan/atau kegiatan bersarna
Pasal 12
Organisasi Penyelenggaraan Kelompok
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Penyelenggaraan pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan
kegiatan akademik lainnya yang relevan dikelola oleh Universitas dalam satu
unit bersarna dengan kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat.
Pasal 13
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan
Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2006
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,
Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802
46
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Semua Menteri Koordinator.
2. Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Menteri;
4. Semua Menteri Negara;
5. Komisi VII DPR;
6. Sesjen Depdiknas;
7. Inspektur Jenderal Depdiknas;
8. Semua Dirjen dalam Lingkungan Depdiknas;
9. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
11.Semua Rektor Ketua/Direktur Universitas. Institut, Sekolah Tinggi,
Akademi dan Politeknik dalam lingkungan Depdiknas;
12. Semua Sekretaris Ditjen,Itjen, dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Ttd
Drs. Syuaiban Muhammad, M.Si
NIP. 130818954
47
9 November 2006
Nomor :4071/D/T/2006
Lampiran :1(satu)berkas
Perihal : Surat Edaran tentang Implementasi Rambu-rambu
Pelaksanaan Bahan Kajian Pengembangan Kepribadian
dan Berkehidupan Bermasyarakat
Kepada Yth. : Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi Se- Indonesia
Dengan hormat,
Sehubungan dengan terbitnya SK Dirjen No. 43/DIKTI/Kep/2006
tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dan SK Dirjen No.
44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi, maka
perlu dijelaskan sebagai berikut:
1. Isi yang tercantum pada surat keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian,
dan No. 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan
Tinggi, dimaksudkan untuk memberi arahan agar setiap kurikulum
di perguruan tinggi disusun dengan tujuan agar setiap lulusannya
mempunyai kompetensi seperti yang tercantum dalam kedua surat
keputusan tersebut.
2. Adapun rincian bahan kajian yang tercakup didalam kedua surat
keputusan tersebut diatas memungkinkan untuk tidak terkumpul
dalam suatu matakuliah, tetapi dapat terintegrasi dengan bahan
kajian lain yang lebih kontekstual.
3. Bagi perguruan tinggi yang belum memungkinkan untuk
mengembangkan kurikulumnya dengan mengacu buku ”Tanya
Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi” yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2005, maka
ketetapan yang ada di kedua surat keputusan tersebut digunakan
sebagai acuan sepenuhnya.
4. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan
kurikulumnya secara utuh dan integratif berdasarkan buku ”Tanya
Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi”.
Demikian untuk dilaksanakan atas perhatian Saudara saya ucapkan
terima kasih.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802
48
Tembusan Yth.:
1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan) ;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Semua Dirjen dalam Lingkungan Depdiknas;
5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti Depdiknas;
6. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII.
49